embroideryisfree.com – Dikutip dari media situs mgo777 slot, Politisi Partai Gerindra yang Menteri Perumahan dan Teritori Pemukiman Maruarar Sirait menyikapi pengakuan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menuntut aparatur penegak hukum mengecek keluarga Presiden ketujuh Joko Widodo.
Menurut Maruarar, Indonesia adalah negara hukum hingga semua aparatur penegak hukum seperti Polri, kejaksaan, dan Komisi Pembasmian Korupsi (KPK) sudah memahami pekerjaan mereka dalam menginvestigasi sangkaan tindak pidana, termasuk korupsi.
“Silahkan saja. Saya pikir negara ini ialah negara hukum. Panglimanya ialah hukum. Saya berpikir beberapa teman di kepolisian, di kejaksaan, di KPK juga memahami pekerjaannya masing-masing,” kata Ara, panggilan terkenal Maruarar, saat dijumpai di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, memberi respon tuntutan Hasto.
Maruarar, dalam peluang yang masih sama, mengutamakan jangan ada interferensi pada semua proses hukum yang jalan. Ia mengutamakan telah ada instansi yang mempunyai pekerjaan masing-masing baik di pemerintah, legislatif, dan penegak hukum.
“Kita telah membagikan hak kewajiban, cek and balance secara baik . Maka, jangan ada interferensi. Dari tempat mana juga, ke mana masing-masing, punyai wewenang masing-masing,” kata Maruarar.
KPK meredam Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kamis (20/2) malam, atas peranannya dalam sangkaan suap pengurusan penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyelidikan Harun Masiku yang sekarang ini buron. Hasto awalnya sudah diputuskan sebagai terdakwa oleh KPK pada 24 Desember 2024.
Di KPK, Hasto, yang kenakan rompi oranye, menyebutkan penahanan ia adalah momen untuk komisi anti-korupsi untuk mengecek keluarga Jokowi.
“Mudah-mudahan ini menjadi momen untuk Komisi Pembasmian Korupsi untuk tegakkan hukum tidak ada terkecuali, termasuk mengecek keluarga Pak Jokowi,” kata Hasto ke reporter di KPK, Jakarta, Kamis malam.
Dalam peluang terpisahkan, Presiden ketujuh Joko Widodo menyilahkan KPK mengecek keluarganya pada saat terdapat bukti dan bukti hukum yang kuat.
“Jika ada bukti hukum, terdapat bukti hukum ya silahkan (diperiksa),” kata Jokowi jawab pertanyaan reporter saat ia dijumpai di rumah tinggalnya, Surakarta, Jawa tengah, Jumat.
