Anggota DPR: Aplikasikan mekanisme informasi keuangan dalam pantau dana dusun

embroideryisfree.com – Anggota Komisi V DPR RI Yanuar Bijak Wibowo mengingati pemerintahan berkenaan keutamaan implementasi mekanisme informasi keuangan dalam pendayagunaan dana dusun, untuk pastikan transparan dan memaksimalkan pemantauan dana dusun supaya tidak ada penyimpangan.

“Jadi implementasi mekanisme informasi keuangan itu yang penting dilaksanakan. Saat ini, eranya program . Maka sebetulnya mekanisme keuangan itu dapat digabungkan hingga pemakaian dananya itu real time, dapat dijangkau karena kan ini dana masyarakat, dana yang memang seharusnya dipertanggungjawabkan,” kata Yanuar saat dikontak dari Jakarta, Kamis.

Hal itu ia berikan buat menyikapi pengkajian yang sedang dilaksanakan oleh PPATK berkaitan dengan sangkaan penyimpangan dana dusun untuk taruhan online situs onix250.org atau online (judol).

Diketahui, PPATK sudah temukan sekitaran enam kades pada satu diantara kabupaten di Sumatera Utara sudah memakai dana dusun untuk judol. Penemuan itu didapat oleh PPATK berdasar data industri keuangan.

Selainnya mengaplikasikan mekanisme informasi keuangan berbasiskan program, Yanuar memandang transparansi dalam pendayagunaan dana dusun bisa dilaksanakan publisitas di ruang-ruang public atau saluran sosial media pemerintahan dusun.

“Jadi informasi itu dapat ditempatkan di kanal-kanal online mereka, di situs onix250.org, atau di Instagram, dan sebagainya. Dapat juga dengan media konservatif, diciptakan lantas ditempel di balai dusun pemakaian dananya itu buat apa,” katanya menerangkan.

Lantas, Yanuar menyorot keutamaan kenaikan kemampuan aparat dusun dalam mengurus dana dusun, ingat sekarang ini tetap ada keluh kesah dari aparat dusun yang ketidaktahuan dalam mengurus dana dusun.

“Dengan begitu, perlu dilaksanakan kenaikan kemampuan untuk kepala-kepala dusun kita. Itu kita harus kerjakan, contohnya kita bikin pelatihan-pelatihan yang teratur, untuk upgrading. Hingga, mereka pada akhirannya punyai kekuatan dalam mengurus dusun dan keuangannya,” kata Yanuar.

Pendayagunaan tenaga pengiring professional juga, menurut Yanuar, perlu dikeluarkan oleh pemerintahan dalam tingkatkan kemampuan aparat dusun mengurus dana dusun.

Selanjutnya, legislator asal Wilayah Pemilihan (Dapil) Jawa tengah VIII itu mengingati berkenaan pemantauan pada dana dusun yang memiliki sifat bertahap.

Pemerintahan pusat, katanya, harus secara reguler lakukan pemantauan dan audit pada dana dusun.

“Nach yang paling akhir, ini berkaitan dengan penegakan hukumnya yang harus juga terang, harus tegas karena itu harus berpesan ke semua piranti dusun tidak untuk bermain dengan dana dusun. Mereka dapat bertemu dengan permasalahan hukum,” ucapnya.